KOTA SERANG &mdash; Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus memperkuat kesiapan jajaran birokrasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memastikan kondisi kesehatan para pejabat eselon II melalui pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU).
Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Serang diketahui telah menjalani MCU yang dilaksanakan di RSUD Kota Serang beberapa waktu lalu.
Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan jajaran eselon II memiliki kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang prima. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
&ldquo;Langkah ini dalam rangka mengetahui kondisi dan keadaan para OPD, khususnya eselon II, untuk melangsungkan percepatan pembangunan di Kota Serang,&rdquo; ujar Budi usai menghadiri rapat paripurna.
Budi menilai, masa lima tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia perlu dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, sinergitas dan kolaborasi antara kepala daerah dengan seluruh OPD dinilai menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Ia menekankan bahwa setiap pejabat di lingkungan Pemkot Serang perlu bekerja sesuai dengan kompetensi dan kapasitas masing-masing. Dengan demikian, setiap OPD diharapkan mampu menjalankan tugas secara efektif sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
&ldquo;Perjalanan lima tahun kepemimpinan Budi-Agis ini hanya sebentar. Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi harus dibangun bersama seluruh OPD yang memiliki kemampuan sesuai dengan SDM masing-masing,&rdquo; katanya.
Selain memperkuat kinerja internal pemerintah daerah, Budi mengatakan jajaran OPD juga akan diarahkan untuk mendukung dan menyelaraskan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta program pembangunan Kota Serang.
Menurutnya, penempatan pejabat pada jabatan tertentu juga perlu mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
&ldquo;Saya akan menempatkan orang-orang yang mumpuni di setiap OPD dalam rangka mendorong program Budi-Agis. Kami juga akan mendorong OPD yang masih kurang prima dalam progresnya,&rdquo; jelasnya.
Budi menambahkan, pelaksanaan MCU bukan semata-mata berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kesiapan jajaran birokrasi dalam menghadapi tuntutan kerja dan target pembangunan.
&ldquo;Langkah MCU ini bagian daripada itu, untuk mengetahui kesehatan fisik dan rohaninya,&rdquo; pungkasnya.
Dengan langkah tersebut, Pemkot Serang berharap penguatan kapasitas aparatur, penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, serta koordinasi lintas sektor dapat berjalan beriringan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan mendukung percepatan pembangunan di Kota Serang.
Red//HS

berita_pemerintahan

Berita Pemerintahan

Pemkot Serang Perkuat Kesiapan Eselon II, MCU Jadi Langkah Awal Percepatan Pembangunan

Super Admin

pemkot-serang-perkuat-kesiapan-eselon-ii-mcu-jadi-langkah-awal-percepatan-pembangunan

KOTA SERANG &ndash; Pemerintah Kota Serang menegaskan komitmennya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara cermat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan diharapkan mampu menghasilkan kinerja serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Serang Budi Rustandi dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang dengan agenda penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (17/8).
Dalam penyampaiannya, Budi mengapresiasi berbagai masukan, kritik, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mempertajam kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran.
&ldquo;Pada dasarnya terdapat semangat dan tujuan yang sama, yaitu bagaimana APBD Kota Serang dapat dikelola secara cermat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,&rdquo; ujarnya.
Budi mengakui penyusunan APBD bukan perkara sederhana. Di satu sisi, kebutuhan pembangunan dan tuntutan pelayanan masyarakat terus meningkat. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah tetap memiliki keterbatasan.
Karena itu, pemerintah daerah akan mengedepankan skala prioritas dengan mempertimbangkan urgensi, kemampuan fiskal, kesiapan pelaksanaan, serta besarnya manfaat yang diterima masyarakat.
&ldquo;Setiap program harus mampu menjawab tiga pertanyaan. Masalah apa yang akan diselesaikan? Siapa yang akan menerima manfaat? Dan apa hasil yang akan dicapai?&rdquo; katanya.
Dalam sisi pendapatan, Pemkot Serang akan terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, peningkatan pendapatan tersebut tidak diarahkan semata-mata melalui penambahan beban kepada masyarakat maupun dunia usaha.
Menurut Budi, optimalisasi PAD akan dilakukan melalui pembenahan tata kelola, asistensi, digitalisasi, pengawasan, serta penggalian potensi pendapatan daerah secara lebih optimal.
&ldquo;Pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha yang sehat akan terus didorong sehingga peningkatan PAD berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pertumbuhan ekonomi daerah,&rdquo; ujarnya.
Sementara pada sisi belanja, Pemkot Serang akan melakukan penajaman terhadap kualitas program dan kegiatan. Setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas, sasaran terukur, serta indikator kinerja yang dapat dievaluasi.
Program yang dinilai tidak efektif atau tidak memberikan manfaat optimal akan dievaluasi dan diarahkan kepada kegiatan yang memiliki dampak lebih besar bagi masyarakat.
Budi menekankan, paradigma pengelolaan APBD perlu bergeser dari sekadar melihat besaran anggaran yang dibelanjakan menjadi melihat hasil yang dihasilkan.
&ldquo;Yang lebih penting bukan berapa yang dibelanjakan, tetapi apa yang dihasilkan dan manfaat apa yang dirasakan masyarakat,&rdquo; tegasnya.
Budi menyebut pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu fokus utama Pemkot Serang. Sejumlah persoalan seperti jaringan drainase, penanganan banjir, penerangan jalan, persampahan, air bersih, serta pelayanan dasar lainnya akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Namun, keterbatasan anggaran membuat penanganan harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas.
Penentuan prioritas, kata Budi, akan mempertimbangkan tingkat kerusakan, jumlah masyarakat terdampak, urgensi, serta manfaat sosial dan ekonomi dari program yang dilaksanakan.
&ldquo;Tidak semua masalah dapat diselesaikan dalam satu tahun. Namun, setiap tahunnya harus ada langkah yang jelas dan terukur,&rdquo; katanya.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun. Lebih jauh, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, sektor pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan dan pengangguran, serta pemberdayaan UMKM juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan Kota Serang.
Dalam pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah tidak hanya akan berfokus pada pemberian bantuan. Pemkot Serang juga akan membangun ekosistem usaha yang mendukung keberlanjutan pelaku UMKM.
Langkah tersebut antara lain melalui kemudahan perizinan, akses permodalan, pelatihan, digitalisasi, penguatan pemasaran, hingga perluasan akses pasar.
Dengan pendekatan tersebut, APBD diharapkan tidak hanya mampu menjawab persoalan jangka pendek, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Terkait pembiayaan daerah, Budi menegaskan Pemkot Serang akan menjalankan kebijakan secara hati-hati, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan menjadi perhatian penting untuk menjaga kesehatan serta keberlanjutan fiskal daerah.
&ldquo;Kita tidak ingin keputusan anggaran hari ini justru menciptakan beban bagi kita pada tahun berikutnya,&rdquo; ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menekankan pentingnya hubungan konstruktif antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembahasan APBD.
Menurutnya, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance dalam pemerintahan daerah.
&ldquo;Pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dan kritik yang konstruktif sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,&rdquo; katanya.
Budi menilai perbedaan pandangan dalam pembahasan APBD merupakan bagian yang wajar dalam proses demokrasi. Yang terpenting, perbedaan tersebut dapat dikelola menjadi energi positif untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik.
Pemerintah daerah dan DPRD memang memiliki peran yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni membangun Kota Serang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pembahasan APBD diharapkan tidak sekadar menjadi tahapan administratif, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat kualitas kebijakan dan memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
&ldquo;Setiap anggaran harus memiliki alasan yang jelas, setiap program harus tepat sasaran, dan setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan,&rdquo; tegas Budi.
Ia berharap seluruh rangkaian pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang sehat, realistis, transparan, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil.
&ldquo;Marilah kita terus membangun Kota Serang dengan kecerdasan, kebersamaan, dan kolaborasi. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita dalam menjalankan amanah membangun Kota Serang yang lebih maju, bahagia, dan sejahtera,&rdquo; pungkasnya.
Red//HS

Wali Kota Serang Tegaskan APBD Harus Berorientasi pada Hasil dan Manfaat Masyarakat

wali-kota-serang-tegaskan-apbd-harus-berorientasi-pada-hasil-dan-manfaat-masyarakat

KOTA SERANG &ndash; Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru dari aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemkot Serang kembali menggelar Lomba Inovasi Daerah 2026.
Rangkaian lomba telah dimulai sejak 14 September 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober mendatang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda strategis tahunan Pemkot Serang untuk membangun budaya inovasi di lingkungan pemerintahan.
Kepala Bapperida Kota Serang, W Hari Pamungkas, mengatakan lomba inovasi tersebut melibatkan seluruh unsur perangkat dan unit pelayanan di lingkungan Pemkot Serang. Pesertanya mencakup kelurahan, tenaga kesehatan di puskesmas hingga tenaga pendidik di sekolah.
&ldquo;Dengan adanya lomba inovasi ini, diharapkan seluruh pegawai Pemkot Serang bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan. Tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan publik yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat,&rdquo; ujar Hari saat ditemui di lantai 2 Setda Kota Serang, Kamis (17/9/2026).
Menurut Hari, inovasi dalam pemerintahan memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan efisien. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menilai transparansi serta kemudahan akses terhadap layanan pemerintahan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan warga.
Menariknya, inovasi yang dikompetisikan tidak semata-mata berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Bapperida juga membuka ruang bagi gagasan yang mendorong perubahan tata kelola, penyederhanaan regulasi maupun efisiensi Standar Operasional Prosedur (SOP) birokrasi.
&ldquo;Inovasi itu bermacam-macam. Misalnya dalam satu pekerjaan sebelumnya harus melewati enam tahap regulasi, lalu dipangkas menjadi tiga tahap namun tetap memberikan layanan terbaik,&rdquo; kata Hari.
&ldquo;Penyederhanaan yang tiga tahap itu sudah bisa dijadikan karya inovasi daerah,&rdquo; lanjutnya.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa inovasi birokrasi tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau sistem digital. Perubahan sederhana dalam proses kerja yang mampu memangkas waktu, meningkatkan efisiensi dan tetap menjaga kualitas pelayanan juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari sisi partisipasi, antusiasme aparatur Pemkot Serang tahun ini menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak 77 gagasan inovasi telah masuk dalam sistem penilaian, meningkat dibandingkan baseline tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 60 inovasi.
Puluhan inovasi tersebut selanjutnya akan melalui proses penjurian tingkat daerah yang ditargetkan rampung pada 20 Oktober 2026.
Hasil evaluasi dan penjurian kemudian akan dilaporkan secara terintegrasi kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Laporan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Serang di tingkat nasional.
Hari mengatakan capaian tahun ini menjadi modal untuk mendorong peningkatan kualitas inovasi, bukan sekadar mengejar jumlah karya yang masuk. Setiap inovasi diharapkan benar-benar memiliki manfaat dan dapat diterapkan untuk memperbaiki pelayanan maupun tata kelola pemerintahan.
Pada tahun sebelumnya, Pemkot Serang telah memperoleh penghargaan nasional dengan predikat Pemerintah Daerah Sangat Inovatif.
Dengan bertambahnya jumlah gagasan sekaligus dorongan untuk meningkatkan kualitas inovasi, Bapperida Kota Serang menargetkan capaian yang lebih tinggi pada tahun ini.
&ldquo;Tahun lalu kita masuk sebagai Pemda yang sangat inovatif. Dengan capaian 77 inovasi saat ini, kita menargetkan Pemkot Serang bisa meraih penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat, yakni sebagai Pemerintah Daerah Terinovatif,&rdquo; tutup Hari.
Red//HS

Pemkot Serang Pacu Inovasi ASN, 77 Gagasan Masuk Lomba Inovasi Daerah

pemkot-serang-pacu-inovasi-asn-77-gagasan-masuk-lomba-inovasi-daerah

KOTA SERANG &ndash; Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kepada peraih juara terbaik II MTQ ke-VIII Korpri tingkat Nasional serta penyerahan simbolis kadedeuh bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan ASN yang meninggal dunia.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pusat Pemerintahan (Puspemkot) Serang, Kamis (17/9/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, mengatakan Hari Kesadaran Nasional menjadi momentum penting bagi seluruh ASN untuk kembali memperkuat disiplin, integritas, tanggung jawab, serta semangat pengabdian kepada negara dan masyarakat.
Menurutnya, tugas ASN tidak semata-mata berkaitan dengan pekerjaan administratif pemerintahan, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
&ldquo;Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat disiplin, integritas, tanggung jawab, dan semangat pengabdian sebagai ASN,&rdquo; ujar Nanang dalam amanatnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nanang juga mengajak seluruh peserta apel untuk mengheningkan cipta guna mengenang dan mendoakan para ASN Kabupaten Jayawijaya yang gugur dalam menjalankan tugas negara dan menjadi korban kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Ia menyampaikan belasungkawa serta doa agar para almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.
&ldquo;Pengorbanan mereka menjadi pengingat bahwa tugas ASN bukan sekadar pekerjaan, tetapi merupakan amanah dan pengabdian kepada negara dan masyarakat,&rdquo; katanya.
Selain memperingati Hari Kesadaran Nasional, lanjutnya apel tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Serang untuk memberikan apresiasi atas prestasi ASN Kota Serang di bidang keagamaan.
Nanang menyampaikan kebanggaan kepada Kafilah MTQ Korpri Kota Serang yang berhasil meraih terbaik II pada MTQ ke-VIII Korpri tingkat Nasional Tahun 2026 di Sulawesi Selatan.
Prestasi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa ASN Kota Serang tidak hanya dituntut memberikan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mampu menorehkan prestasi di berbagai bidang.
&ldquo;Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk terus memberikan yang terbaik,&rdquo; tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemkot Serang juga menyerahkan secara simbolis kadedeuh BUP bulan Oktober serta kadedeuh meninggal dunia (MDA) dari Korpri Kota Serang.
Pemberian tersebut diharapkan menjadi bentuk perhatian dan solidaritas Korpri kepada para anggota beserta keluarganya, sekaligus penghargaan atas pengabdian ASN selama menjalankan tugas.
Dalam amanatnya, Nanang turut menyampaikan perkembangan pembangunan Kota Serang, khususnya dari sisi pendapatan asli daerah (PAD).
Meski demikian, Nanang menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak boleh hanya dipandang sebagai capaian angka. Pendapatan tersebut harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
&ldquo;PAD bukan sekadar angka. Yang terpenting adalah bagaimana pendapatan ini kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik,&rdquo; ujarnya.
Selain meningkatkan pendapatan daerah, Pemkot Serang juga terus mendorong pertumbuhan investasi. Menurut Nanang, investasi memiliki peran penting dalam membuka peluang usaha sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga Kota Serang agar tetap aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Di sisi lain, pelayanan publik juga harus terus diperkuat agar semakin cepat, mudah, transparan, dan profesional.
Menutup amanatnya, Nanang mengajak seluruh ASN Kota Serang menjadikan Hari Kesadaran Nasional sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
ASN, kata dia, harus bekerja dengan integritas, melayani dengan sungguh-sungguh, serta terus menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
&ldquo;Mari kita bekerja bersama, bergerak bersama, dan membangun Kota Serang bersama,&rdquo; pungkasnya.
Ia berharap peningkatan PAD dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan investasi, bertambahnya lapangan pekerjaan, menguatnya pembangunan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Serang.
Dengan semangat tersebut, Hari Kesadaran Nasional diharapkan tidak berhenti sebagai agenda rutin, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh aparatur untuk menghadirkan kinerja pemerintahan yang semakin responsif dan pelayanan publik yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Red//HS

Hari Kesadaran Nasional, Pemkot Serang Dorong ASN Perkuat Integritas dan Pengabdian

hari-kesadaran-nasional-pemkot-serang-dorong-asn-perkuat-integritas-dan-pengabdian

KOTA SERANG &mdash; Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus mendorong penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM) melalui pemetaan rantai pasok dan penyamaan data pelaku usaha.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Rantai Pasok dan Peta Jalan Ekosistem Kolaboratif UMKM dan IKM Kota Serang yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkopumkperindag) Kota Serang di Hotel Horison TC UPI Serang, Rabu (16/9).
Kepala Dinkopumkperindag Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengatakan FGD tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintahan hingga pelaku dunia usaha.
&ldquo;Pada hari ini kita melaksanakan FGD, mengumpulkan seluruh stakeholder. Ada dari pemerintahan sampai kecamatan, ada Koperasi Merah Putih, MBG, para pengusaha UMKM, perbankan, perhotelan, termasuk juga pengusaha wanita,&rdquo; ujar Wahyu.
Menurutnya, pelibatan berbagai pihak tersebut diperlukan untuk menyambungkan aktivitas ekonomi yang selama ini berjalan agar dapat memperkuat daya saing produk lokal Kota Serang.
Salah satu fokus utama FGD, kata Wahyu, adalah menyusun peta jalan rantai pasok yang dapat menghubungkan kebutuhan pasar dengan potensi produksi pelaku UMKM dan IKM lokal.
&ldquo;Tujuannya supaya kita mempunyai peta jalan, bagaimana rantai pasok kita itu dimulai dari kita dan untuk kita,&rdquo; katanya.
Wahyu mencontohkan sektor perhotelan yang memiliki kebutuhan terhadap berbagai produk dan bahan, namun perlu dipetakan sejauh mana kebutuhan tersebut telah dipenuhi oleh produk UMKM Kota Serang.
&ldquo;Sekarang ada berapa perhotelan di kita, apakah mereka sudah disupport atau sudah ada produk UMKM kita yang masuk atau belum. Kemudian bagaimana bahan baku dari pengusaha UMKM itu, kita juga bisa mengetahui asalnya,&rdquo; jelasnya.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan bentuk intervensi yang lebih tepat melalui kebijakan maupun program pembinaan.
&ldquo;Sehingga nanti kita bisa melakukan intervensi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Tujuan utamanya, selain rantai pasok itu kita ketahui, juga bagaimana kita menguatkan pergerakan ekonomi para pengusaha UMKM dan IKM di Kota Serang,&rdquo; tuturnya.
Selain rantai pasok, FGD tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi mengenai jumlah dan klasifikasi pelaku UMKM serta IKM di Kota Serang.
Wahyu mengungkapkan terdapat perbedaan angka jumlah UMKM berdasarkan sumber data yang digunakan. Data dari DPMPTSP mencatat sekitar 19.000 UMKM, sementara data yang dimiliki Dinkopumkperindag berada di angka sekitar 9.000 pelaku usaha. Sementara itu, data dari BPS juga memiliki angka tersendiri.
&ldquo;Kalau berdasarkan data dari DPMPTSP itu 19.000. Kalau di kita di Dinkop UKM Perindag itu 9.000. Itu di BPS berbeda lagi. Oleh karena itu kita harus menyamakan persepsi, termasuk klasifikasi UMKM dan IKM kita,&rdquo; ungkapnya.
Penyamaan data tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Terlebih, karakteristik usaha mikro dan ultra mikro sangat dinamis.
Wahyu menjelaskan, sekitar 9.000 pelaku usaha yang tercatat dalam pendataan Dinkopumkperindag merupakan pelaku usaha yang teridentifikasi aktif.
Namun, kondisi usaha mikro dapat berubah dengan cepat. Pelaku usaha yang saat ini aktif berjualan belum tentu dapat mempertahankan aktivitas usahanya dalam beberapa waktu ke depan karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan modal.
&ldquo;Yang kita data itu yang aktif. Karena kalau kewenangan kita dalam membina UMKM ultra mikro dan mikro itu sifatnya lebih dinamis. Bisa jadi hari ini dia jualan, minggu depan tidak, karena kehabisan modal dan lain-lain,&rdquo; katanya.
Untuk memperoleh data yang lebih aktual, Dinkopumkperindag akan melibatkan pemerintah kecamatan dalam proses pendataan.
Nantinya, kecamatan akan diberikan akses terhadap sistem pendataan sehingga dapat melaporkan perkembangan pelaku usaha di wilayahnya secara lebih berkala dan real time.
&ldquo;Makanya kita melibatkan kecamatan. Nanti pendataan real time-nya kita berikan hak akses untuk kecamatan-kecamatan untuk melaporkan kepada kita melalui sebuah sistem,&rdquo; ujar Wahyu.
Berdasarkan data yang dimiliki Dinkopumkperindag, pelaku UMKM tersebar di seluruh wilayah Kota Serang. Kecamatan Serang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pelaku usaha yang cukup besar.
Adapun sektor kuliner menjadi salah satu jenis usaha yang paling banyak dijalankan oleh pelaku UMKM.
Di sisi lain, sejumlah pelaku usaha di Kota Serang juga telah mampu menembus pasar internasional. Wahyu menyebut terdapat pelaku usaha di Kecamatan Walantaka yang produknya telah diekspor ke kawasan Timur Tengah dan Eropa.
&ldquo;Di Kecamatan Walantaka ada yang sudah ekspor ke Timur Tengah dan Eropa,&rdquo; katanya.
Produk yang dimaksud antara lain briket serta produk berbahan dasar talas. Untuk pelaku usaha yang telah mencapai skala ekspor, pembinaannya berada pada kewenangan pemerintah tingkat provinsi sesuai dengan skala dan karakteristik usahanya.
Ke depan, Pemkot Serang ingin keberadaan pelaku UMKM dan IKM tidak hanya terdata secara administratif, tetapi juga terhubung dengan rantai pasok yang lebih kuat.
Melalui satu data, pemetaan kebutuhan pasar, pendampingan, akses pembiayaan, serta keterhubungan dengan perhotelan, dunia usaha dan sektor lainnya, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal yang terserap di pasar dan mampu berkembang ke jenjang yang lebih luas.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem usaha yang saling terhubung, sehingga pertumbuhan UMKM dan IKM dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pergerakan ekonomi masyarakat Kota Serang.
Red//HS

Pemkot Serang Dorong Satu Data dan Penguatan Rantai Pasok UMKM-IKM

pemkot-serang-dorong-satu-data-dan-penguatan-rantai-pasok-umkm-ikm

KOTA SERANG &mdash; Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkopumkperindag) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rantai Pasok dan Peta Jalan Ekosistem Kolaboratif UMKM dan IKM Kota Serang di Hotel Horison TC UPI Serang, Jalan Ki Masjong No. 2, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Rabu (16/9).
Kegiatan tersebut menjadi ruang bersama untuk memetakan berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan industri kecil menengah di Kota Serang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, mengatakan Pemkot Serang mengapresiasi pelaksanaan FGD tersebut. Menurutnya, forum itu penting untuk menghimpun gagasan dari berbagai pihak sebagai bahan penyusunan peta jalan pengembangan UMKM dan IKM.
&ldquo;Alhamdulillah, kita diprakarsai oleh Pak Kadis Perindagkop, Pak Haji Wahyu. Hari ini kita melaksanakan Focus Group Discussion rantai pasok dan peta jalan ekosistem kolaboratif UMKM dan IKM Kota Serang,&rdquo; ujar Nanang usai membuka kegiatan.
Ia menjelaskan, peta jalan yang disusun diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan Pemkot Serang dalam memperkuat sektor UMKM dan IKM.
Nanang menilai selama ini pelaku usaha, UMKM, IKM, dunia bisnis, maupun pemerintah masih cenderung berjalan pada jalurnya masing-masing. Karena itu, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi salah satu kunci agar berbagai persoalan dalam rantai usaha dapat ditangani secara lebih terpadu.
&ldquo;Kita ingin duduk bersama pada hari ini, menyumbangkan partisipasi dan pikiran kita. Nanti kita buat peta jalan dan di ujungnya dibuat semacam satu kebijakan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota melalui hasil rapat pada hari ini,&rdquo; katanya.
Menurut Nanang, penguatan UMKM dan IKM tidak dapat dilakukan hanya dengan satu pendekatan. Berbagai mata rantai usaha, mulai dari ketersediaan bahan baku, proses produksi, legalitas, pemasaran hingga akses pembiayaan perlu mendapatkan perhatian secara menyeluruh.
&ldquo;Kita ingin seluruh pikiran kita dicurahkan bagaimana mata rantai ini, mulai dari kesiapan bahan baku, produksi, legalitas, marketing, sampai pembiayaan, bisa terpecahkan pada forum hari ini,&rdquo; ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkot Serang ingin pelaku UMKM dan IKM mampu berkembang secara berkelanjutan serta memiliki daya saing yang lebih luas. Produk lokal diharapkan tidak hanya dikenal di Kota Serang, tetapi juga mampu menembus pasar Provinsi Banten hingga tingkat nasional.
&ldquo;Kita ingin pelaku UMKM dan IKM di Kota Serang berkembang dengan baik dan dikenal, baik di Kota Serang maupun di Provinsi Banten dan umumnya di Indonesia. Sehingga pelaku UMKM dan IKM kita mampu berkompetisi pada level regional maupun nasional,&rdquo; tutur Nanang.
Lebih lanjut, Nanang menyebut forum tersebut juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan kendala yang dihadapi para pelaku usaha.
Menurutnya, aspirasi tersebut penting agar program pembinaan yang dilakukan pemerintah benar-benar sesuai dengan persoalan di lapangan. Berbagai hambatan, seperti perizinan, pelabelan produk, ketersediaan bahan baku maupun pembiayaan, perlu dipetakan secara jelas.
&ldquo;Yang paling penting bagi pemerintah daerah hari ini adalah mendengarkan para pelaku usaha. Apa yang mereka kehendaki, kemudian apa kira-kira hambatannya. Dari sisi perizinan, label, pasokan bahan baku atau lainnya. Nanti pemerintah daerah harus hadir di situ,&rdquo; jelasnya.
Kehadiran pemerintah, lanjut Nanang, bukan sekadar dalam bentuk pembinaan, tetapi juga memberikan pendampingan atau guidance sesuai kebutuhan pelaku UMKM dan IKM yang teridentifikasi melalui forum tersebut.
Ia berharap hasil FGD dapat menjadi pijakan untuk membangun ekosistem UMKM dan IKM yang lebih terintegrasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dunia bisnis, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya, berbagai kendala dalam rantai pasok dapat ditangani secara lebih terarah.
&ldquo;Melakukan pembinaan, melakukan guidance sesuai dengan aspirasi pada hari ini,&rdquo; pungkasnya.
Red//HS

Pemkot Serang Susun Peta Jalan UMKM dan IKM Berbasis Kolaborasi

Banner Diskominfo

aplikasi diskominfo

Berita terkini

Pemkot Serang Perkuat Kesiapan Eselon II, MCU Jadi Langkah Awal Percepatan Pembangunan

Wali Kota Serang Tegaskan APBD Harus Berorientasi pada Hasil dan Manfaat Masyarakat

Pemkot Serang Pacu Inovasi ASN, 77 Gagasan Masuk Lomba Inovasi Daerah

Hari Kesadaran Nasional, Pemkot Serang Dorong ASN Perkuat Integritas dan Pengabdian

Infografis Diskominfo Kota Serang

sosial media

Instagram: @diskominfokotaserang

Podcast

Peta

Pengunjung