KOTA SERANG &mdash; Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap hari Jumat. Kebijakan ini dijadwalkan efektif mulai pekan kedua April 2026, sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, menyampaikan bahwa penerapan WFH tidak langsung dilakukan pada Jumat pertama April karena bertepatan dengan hari libur. Oleh karena itu, implementasi baru akan dimulai pada Jumat berikutnya.
&ldquo;Edaran resmi sedang disiapkan. Untuk Kota Serang, WFH akan mulai diberlakukan pada Jumat pekan kedua April,&rdquo; ujarnya saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang, Rabu (1/4/2026).
Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku secara menyeluruh. Sejumlah OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik tetap beroperasi normal. Misalnya, layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dipastikan tetap berjalan.
&ldquo;Tidak semua OPD WFH. Pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Di Setda pun sekitar 50 persen pegawai tetap masuk kantor,&rdquo; jelas Nanang.
Selain itu, program kebersihan lingkungan yang rutin dilakukan setiap Jumat melalui kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) akan disesuaikan. Pemkot mempertimbangkan pengalihan kegiatan tersebut ke hari Kamis atau skema lain tanpa mengurangi esensi program.
&ldquo;Kegiatan kebersihan tetap berjalan, hanya waktunya yang akan disesuaikan. Bisa jadi Kamis Bersih (misih) atau alternatif lainnya,&rdquo; tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pusat tersebut. Ia menyebutkan bahwa beberapa OPD akan menerapkan sistem on-call, di mana pegawai tetap siap bekerja dari rumah dan merespons kebutuhan pekerjaan sewaktu-waktu.
&ldquo;Kelurahan, kecamatan, dan layanan langsung ke masyarakat tetap berjalan normal. Namun untuk OPD tertentu, akan ada sistem on-call agar fleksibel tapi tetap produktif,&rdquo; ujarnya.
Dikatakan Budi kebijakan ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja ASN, tetapi juga memberikan ruang fleksibilitas tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.&nbsp;
"Dengan penyesuaian yang tepat, Pemkot Serang optimistis keseimbangan antara produktivitas dan pelayanan masyarakat dapat tetap terjaga," pungkasnya

berita_pemerintahan

Berita Pemerintahan

Pemkot Serang Terapkan WFH bagi ASN Setiap Jumat Mulai Pekan Kedua April

Super Admin

pemkot-serang-terapkan-wfh-bagi-asn-setiap-jumat-mulai-pekan-kedua-april

KOTA SERANG &ndash; Pemerintah Kota Serang terus melakukan pembenahan birokrasi guna meningkatkan efektivitas kinerja aparatur. Hal ini ditegaskan Wali Kota Serang, Budi Rustandi, usai melaksanakan monitoring kewilayahan di Kantor Kelurahan Kagungan, Rabu (1/4/2026).
Dalam keterangannya, Budi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan serta penyesuaian pengisian jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan agar setiap posisi diisi oleh sumber daya manusia yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta kompetensi yang dimiliki.
&ldquo;Pengisian jabatan OPD yang kosong akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi. Saat ini kami fokus memperbaiki sistem administrasi birokrasi terlebih dahulu,&rdquo; ujarnya.
Menurut Budi, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang keahlian menjadi salah satu persoalan yang tengah dibenahi. Ia mencontohkan, tenaga kesehatan tidak seharusnya menduduki jabatan struktural yang tidak relevan, begitu juga dengan bidang teknis yang memerlukan keahlian khusus.
Pembenahan ini, lanjutnya, bertujuan untuk menciptakan linearitas antara jabatan dan kemampuan, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan optimal.
&ldquo;Kami perbaiki satu per satu, terutama dari sisi SDM. Ini proses yang tidak mudah karena merupakan akumulasi dari kondisi sebelumnya, tetapi harus dilakukan agar sistem bisa berjalan selaras,&rdquo; jelasnya.
Selain penataan jabatan, lanjut Budi bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga tengah melakukan pendataan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai tidak disiplin dalam menjalankan tugas.
Langkah tegas ini diambil untuk meningkatkan produktivitas kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Serang. Budi menegaskan, pihaknya tidak ingin anggaran daerah digunakan untuk membayar pegawai yang tidak bekerja secara optimal.
&ldquo;Saat ini sedang didata. Kami tidak ingin ada ASN yang hanya menerima gaji tanpa menjalankan tugasnya,&rdquo; tegasnya.
Kebijakan ini juga berlaku bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu. Budi memastikan, sanksi tegas akan diberikan kepada pegawai yang terbukti tidak menjalankan tugas dan fungsinya.
&ldquo;Kalau hanya tercatat sebagai nama tanpa kinerja, akan kami tindak tegas. BKPSDM sudah mulai bergerak,&rdquo; tandasnya.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Serang berharap tercipta birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. ASN pun diharapkan menjadikan momentum ini sebagai perhatian serius untuk meningkatkan disiplin, integritas, dan kinerja.

Pemkot Serang Perkuat Reformasi Birokrasi, ASN Diminta Tingkatkan Kinerja dan Disiplin

pemkot-serang-perkuat-reformasi-birokrasi-asn-diminta-tingkatkan-kinerja-dan-disiplin

KOTA SERANG &ndash; Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang membuka layanan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kebijakan ini ditujukan untuk membantu warga yang sebelumnya dinonaktifkan dari program jaminan kesehatan karena dianggap sudah mampu, namun kondisi riilnya masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Kota Serang, M. Ibra Gholibi, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Langkah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan tetap dapat dirasakan oleh warga yang berhak.
Menurut Ibra, proses reaktivasi ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melengkapi sejumlah persyaratan administratif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
&ldquo;Reaktivasi bisa diajukan melalui Dinsos Kota Serang untuk selanjutnya kami ajukan ke pusat agar kepesertaannya bisa diaktifkan kembali,&rdquo; ujar Ibra.
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga antara lain membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit. Seluruh dokumen tersebut menjadi dasar verifikasi sebelum diajukan.
Ibra menegaskan bahwa warga yang merasa masih layak menerima bantuan diminta untuk segera mengajukan reaktivasi. Pasalnya, pemerintah memberikan batas waktu yang cukup terbatas untuk proses tersebut.
Ia menjelaskan, Kota Serang hanya diberikan tenggat waktu selama tiga bulan untuk mengajukan kembali kepesertaan warga yang sebelumnya dinonaktifkan. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak diajukan, maka kuota kepesertaan akan dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
&ldquo;Pengajuan harus dilakukan secepatnya, karena ada batas waktu. Jika terlewat, maka kepesertaan tersebut akan digantikan oleh warga lain,&rdquo; jelasnya.
Dengan dibukanya layanan reaktivasi ini, Dinsos Kota Serang berharap masyarakat kurang mampu dapat kembali memperoleh akses layanan kesehatan secara layak melalui BPJS Kesehatan. Pemerintah juga terus mendorong agar data penerima bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi warga yang berhak namun justru tidak tercover dalam program jaminan kesehatan nasional.DK

Simak Syarat dan Cara Pengajuan Reaktivasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Serang yang Dinonaktifkan

simak-syarat-dan-cara-pengajuan-reaktivasi-kepesertaan-bpjs-kesehatan-kota-serang-yang-dinonaktifkan

KOTA SERANG &ndash; Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan di Lingkungan Lopang Gede RT/RW 05/01 dan Lingkungan Kebaharan RT/RW 002/003, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Selasa (31/3/2026).
Wali Kota Serang, Budi Rustandi, turun langsung ke lokasi setelah menerima laporan kondisi warga. Kehadirannya menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Budi menyerahkan bantuan pembangunan RTLH yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Kawah Anugerah Property dengan total nilai Rp19.250.000.
&ldquo;Bantuan ini murni berasal dari CSR perusahaan untuk mendukung pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat,&rdquo; ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita, khususnya dalam memperkuat kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Budi pun mengapresiasi kontribusi perusahaan yang telah berpartisipasi aktif membantu masyarakat Kota Serang. Menurutnya, sinergi seperti ini harus terus diperkuat agar program-program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
&ldquo;Kami berharap ke depan semakin banyak perusahaan yang ikut berkolaborasi, sehingga CSR bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,&rdquo; harapnya.
Perlu disampaikan Program RTLH ini menjadi salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap warga kurang mampu. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat dapat tinggal di hunian yang lebih layak, aman, dan sehat. Melalui kolaborasi lintas sektor dan semangat gotong royong, Pemkot Serang terus bergerak menghadirkan pembangunan yang merata, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat menuju kota yang lebih maju dan berdaya saing.
Red//HS

Pemkot Serang Salurkan Bantuan RTLH, Wujud Nyata Kolaborasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

pemkot-serang-salurkan-bantuan-rtlh-wujud-nyata-kolaborasi-untuk-kesejahteraan-masyarakat

KOTA SERANG - Draft Peraturan Walikota (Perwal) Serang yang mewajibkan perusahaan mempekerjakan minimal 80 persen tenaga kerja lokal, saat ini telah memasuki tahap persiapan pembahasan.
Seperti diketahui, pembentukan Perwal 80 persen tenaga kerja lokal tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Serang untuk meningkatkan penyerapan sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Serang khususnya.
Kabag Hukum Kota Serang Taruli Barita HS mengatakan, direncanakan dalam waktu dekat pembahasan draf Perwal Kota Serang yang mewajibkan tenaga kerja lokal mencapai 80 persen akan dibahas bersama oleh pihak terkait.
"Masih dalam tahap pembahasan. Masih pembahasan berikutnya dibulan ini bersama dengan Kanwil Hukum dan Biro Hukum Provinsi," katanya, Selasa (31/3/2026).
Menurut Taruli, jika seluruh tahapan pembahasan rampung, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah dilakukannya tahap harmonisasi.
"Setelah pembahasan bersama clear dengan Disnaker, Kanwil Hukum dan Biro Hukum Provinsi, langkah selanjutnya usulan harmonisasi ke Kanwil Hukum dan Fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi," katanya.
Saat disinggung apakah terdapat hal-hal yang menjadi catatan serius agar Perwal tersebut bersesuaian dengan aturan lainnya yang sudah ada, baik Undang-undang, Perda Provinsi Banten, Perpres dan masih banyak lagi peraturannya lainnya, sambung Taruli, sampai sejauh ini, kata dia, berdasarkan pembahasan pasal per pasal semuanya masih berjalan lancar.&nbsp;
&nbsp;"Kami bahas pasal per pasal, belum ketemu yg seperti itu, nggak tau ya nanti saat pembahasan ke pasal berikutnya, ngelihat perkembangan," ujarnya.
(DK)

Perwal 80% Tenaga Kerja Wajib Warga Kota Serang Masuk Tahap Persiapan Pembahasan

perwal-80-tenaga-kerja-wajib-warga-kota-serang-masuk-tahap-persiapan-pembahasan

KOTA SERANG - Kisah pilu dialami Caderra Pasqy Naiga, warga Harmoni II, Kelurahan Kasemen, Kota Serang, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok lowongan kerja luar negeri. Ia mengaku disiksa dan dipaksa bekerja sebagai pelaku penipuan daring (scam) selama berbulan-bulan di Kamboja.
Caderra tergiur tawaran kerja di luar negeri yang ia temukan melalui media sosial. Ia dijanjikan bekerja di sebuah rumah makan di Vietnam dengan proses cepat dan seluruh biaya ditanggung oleh agen. Namun, alih-alih langsung terbang ke Vietnam, perjalanan Caderra justru berbelok.
Ia dibawa ke Batam, lalu menyeberang ke Johor, Malaysia, dan akhirnya diterbangkan ke Kamboja. Di lokasi tersebut, Caderra dipaksa bekerja sebagai pelaku penipuan daring yang menargetkan korban dari Singapura, Malaysia, dan Brunei.
"Saya bukan bagian marketing, tapi tetap dipaksa cari pelanggan. Kalau nggak mau, disiksa," katanya.
Setelah 8 bulan disiksa, Caderra dan rekan-rekannya melarikan diri dan berjalan kaki sejauh 125 kilometer menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Perjalanan itu ditempuh selama hampir 23 jam tanpa henti.
"Kita jalan kaki dari malam sampai malam lagi. Kalau nggak kabur, kita disetrum lagi," ujarnya.
Kisah Caderra menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja luar negeri yang tidak jelas legalitasnya.
Red//HS

berita_kota_serang

Berita Kota Serang

Terjebak Sindikat Scam di Kamboja, Warga Serang Disiksa 8 Bulan hingga Kabur Jalan Kaki 23 Jam

Banner Diskominfo

aplikasi diskominfo

Berita terkini

Pemkot Serang Terapkan WFH bagi ASN Setiap Jumat Mulai Pekan Kedua April

Pemkot Serang Perkuat Reformasi Birokrasi, ASN Diminta Tingkatkan Kinerja dan Disiplin

Simak Syarat dan Cara Pengajuan Reaktivasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Serang yang Dinonaktifkan

Pemkot Serang Salurkan Bantuan RTLH, Wujud Nyata Kolaborasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Infografis Diskominfo Kota Serang

sosial media

Instagram: @diskominfokotaserang

Podcast

Peta

Pengunjung