SERANG, Wali Kota Serang hadir dalam Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik, bagi Pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) Kota Serang, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten, tahun 2022 secara Virtual, bertempat di Co-Work Space Diskominfo Kota Serang, Senin (12/09). Setelah menghadiri Monev Syafrudin mengatakan, selaku Walikota Serang terkait komitmen bersama tentang keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kota Serang sudah membuat peraturan Wali Kota Serang dengan nomor 042/kep.90-Huk/ 2022 tentang pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah.
Selain itu, keterbukaan informasi publik ini juga Sesuai dengan peraturan Komisi informasi nomor 1 tahun 2021. Jelas Syafrudin
Terkait Inovasi Keterbukaan informasi publik yang ada di Dinas kominfo Kota Serang ada beberapa inovasi diantaranya Rabeg, Ragem, PPID, dan KIM.
"Alhamdulillah inovasi-inovasi ini bagian dari bentuk keterbukaan informasi publik bagi masyarakat atau OPD yang tentunya untuk memudah informasi yang positif dan negatif dari masyarakat" sambung Syafrudin
Ia mengungkapkan dengan monev kali ini ada evaluasi dari KI Provinsi untuk PPID Kota Serang terkait anggaran.
&ldquo; Iya, tadi sudah di jelaskan dari sisi jaringan dan keterbukaan informasi Publik, PPID Kota Serang sudah sangat baik, kemudian barangkali ada yang perlu evaluasi masalah anggarannya menurut KI Provinsi. Pemkot Serang InsyaAllah akan segera evaluasi kalau memang ada kekurangan InsyaAllah akan tambahkan&rdquo;, jelas Syafrudin. (HS-MN/RED).

berita_layanan_publik

Berita Layanan Publik

Super Admin

monitoring-dan-evaluasi-monev-keterbukaan-informasi-publik

Monitoring dan Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

SERANG,- Mengawali Rutinitas Kerja pegawai ASN maupun Non ASN pada pagi hari ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang gelar Apel pagi di halaman Diskominfo Kota Serang, Rabu (07/09).
Apel pada pagi hari ini dipimpin langsung oleh Kabid Diseminasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Serang Dewi Cahyaningrat.
Hj. Dewi Sapaan akrabnya menyampaikan, apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Rabu ini merupakan bagian dari keharusan bagi Seluruh Pegawai Dinas Kominfo Kota Serang baik yg ASN maupun yg Non ASN.
Ia, mengungkapkan ucapan terima kasih kepada suruh pegawai ASN dan Non ASN yang telah hadir dan mengikuti kegiatan apel ini. Loyalitas dan solidaritas merupakan bentuk kepatuhan atau kesetiaan kepada instruksi atasan/atau Pimpinan.
Selain itu, Loyal adalah bagian dari bentuk memberikan atau menunjukkan dukungan yang kuat secara terus-menerus kepada seseorang atau sebuah institusi.
Begitu juga halnya dengan solidaritas, yang merupakan bagian dari berpegang pada kesatuan, persahabatan, dan saling percaya yang nantinya muncul dari tanggung jawab dan kepentingan bersama diantara para anggota.
"Loyalitas dan solidaritas merupakan bagian dari mengolah rasa kesetiaan dan sifat satu rasa dalam perasaan setia kawan. Sehingga nantinya Loyalitas dan solidaritas ini akan menjadi penguat Sinergi dalam Tupoksi nantinya" pungkas Kabid Diseminasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Serang Dewi Cahyaningrat
Setelah selesainya Apel pagi tidak lupa dilanjutkan dengan salam-salaman antara pegawai ASN dan Non ASN Dinas Kominfo Kota Serang. Hadir pada apel pagi ini, Sekdis Kominfo Kota Serang Ahmad Saefullah, dan Para Kabid, Kasi Dinas Kominfo Kota Serang. (HS/RED).

penguat-dalam-sinergi-loyalitas-dan-solidaritas

Penguat Dalam Sinergi : Loyalitas dan Solidaritas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang melaksanakan Rapat Paripurna dengan Pemerintah Kota Serang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Serang, Senin(26/09).&nbsp;
Dalam Rapat Paripurna ini membahas tentang; penyampaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Penyampaian Surat Keputusan Pimpinan DPRD tentang hasil penyempurnaan perubahan APBD tahun 2022 atas Evaluasi Gubernur Banten, Persetujuan bersama terhadap Raperda usul Prakarsa DPRD Kota Serang (kaitannya dengan penanganan kebakaran), juga Keputusan DPRD Tentang Perubahan Susunan Anggota Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Serang.&nbsp;
Walikota Serang H. Syafrudin, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan 1,264 triliun dengan belanja daerah sebanyak 1,368 triliun. Pengeluaran pembiayaan juga diproyeksikan 16.250 milyar dengan defisit 104 milyar.&nbsp;
"Di tahun 2023 pendapatan daerah diproyeksikan 1,264 triliun kemudian belanja daerah diproyeksikan 1,368 triliun lalu pengeluaran pembiayaan diproyeksikan 16,250 milyar kemudian defisit ini diproyeksikan 104 milyar" Ujarnya.&nbsp;
Penganggaran akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah baik itu anggaran pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sebanyak 31 persen akan dialokasikan di infrastruktur.&nbsp;
"Kalau penganggaran sesuai dengan ketentuan pemerintah dari anggaran pendidikan kesehatan dan lainnya. 31% infrastruktur baik jalan, bangunan, ataupun drainase" Ucap Syafrudin.&nbsp;
"Kesehatan 12% paling sedikit 10%, yang lain juga lebih kecil dari infrastruktur" Sambungnya.&nbsp;
Pemerintah Kota Serang ingin menyelesaikan infrastruktur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sempat terkendala Covid-19 dengan target 95 persen.&nbsp;
"Kami ingin menyelesaikan infrastruktur yang ada di Kota Serang sesuai RPJMD tahun 2018-2023 karena agak tertunda akibat Covid-19 oleh karena itu di 2023 95% sudah selesai" Pungkas Syafrudin.&nbsp;
Terkait penanggulangan kebakaran yang diusulkan DPRD sudah berlangsung dan Syafrudin berharap penanggulangan kebakaran ini bisa menjadi Peraturan Daerah (Perda).&nbsp;
"Persetujuan terkait penanggulangan kebakaran sudah berlangsung, Ini usul DPRD dan kami sudah setuju, mudah mudahan menjadi Perda" Tutupnya.&nbsp;
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wachyu Kristiawan menjelaskan pengeluaran pembiayaan sebesar 16.25 milyar adalah cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang dimiliki dua tahun.&nbsp;
"16.25 milyar itu adalah pembentukan dari cadangan untuk pilkada sesuai dengan Perda yang kita miliki itu dua tahun berturut-turut dari tahun ini ke tahun depan" Ujarnya.&nbsp;
Wachyu juga menjelaskan defisit 104,1 milyar itu akan ditutupi oleh sisa lebih pengeluaran anggaran (Silpa) tahun ini.&nbsp;
"Defisit 104,1 milyar itu rencana ditutup dari Silpa tahun ini" Ucapnya.&nbsp;
Meniadakan anggaran untuk kendaraan bermotor menjadi ketegasan Walikota untuk memfokuskan biaya belanja sesuai dengan yang diajukan.&nbsp;
"Tahun depan kita meniadakan pengadaan kendaraan bermotor, kalau ada pengadaan kendaraan bermotor harus seijin Walikota" Jelas Wachyu.&nbsp;
Rapat di luar Kota Serang juga dilarang agar menekan pengeluaran dan supaya pendapatan asli daerah (PAD) bisa mengalir di Kota Serang.&nbsp;
"Tahun depan kita tidak ada lagi rapat di luar daerah, semua harus didalam Kota Serang Maksudnya itu penghematan dan PAD nya masuk ke Kota Serang" Tutup Wachyu.

berita_pemerintahan

Berita Pemerintahan

Tahun Depan, Pemerintah Fokus ke Infrastruktur

tahun-depan-pemerintah-fokus-ke-infrastruktur

SERANG, Usai Pengambilan Sumpah dan Janji CPNS Menjadi PNS di Lingkungan Pemkot Serang serta pemberian penghargaan Kenaikan pangkat dan penghargaan kepada Kepala Sekolah Pembina terbaik se-Kota Serang, Walikota Serang secara langsung memberikan penghargaan berupa Cendramata atau Tandamata Kepada ASN yang Purnatugas.
Seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki purnatugas atau masa pensiun merupakan pegawai yang telah sukses dengan nilai baik dalam masa pengabdiannya hingga sampai batas kedinasan yang telah ditentukan.
Walikota Serang Syafrudin secara simbolis memberikan penghargaan cendramata atau Tandamata kepada Aparatur sipil Negara (ASN) yang sudah memasuki purna Tugas di Lingkungan Pemkot Serang, pada Senin (03/10). Dalam pemberian penghargaan Cendramata atau Tandamata ini secara simbolis diberikan kepada 10 orang purna tugas di lingkungan Pemkot Serang, yang salah satu diantaranya adalah Dr. Hj. Dewi Cahyaningrat, MH.
Hj. Dewi Sapaan akrabnya pada hari ini secara resmi menjalankan tugasnya seperti Warga sipil setelah separuh hidupnya mengabdikan dirinya di pemerintahan Kota Serang. Di usia ke-58 tahun ini ia sudah resmi memasuki masa Purnatugas atau pensiun.
Sebelumnya Hj. Dewi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kadis, Sekdis dan seluruh Kabid, Kasi dan Pegawai Diskominfo Kota Serang yang selama ini telah banyak membantu dan bersinergi dengan baik. Ia juga mengungkapkan permohonan maaf jika selama kurang lebih 2 (Dua) tahun dalam pengabdian di Dinas Kominfo Kota Serang ini banyak salah, dan lupa, baik dari ucapan atau tindakan.
"Ini, semata-mata salah, hilap atau lupa itu murni datangnya dari pribadi dan semoga semuanya bisa memaklumi dan bisa membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya," jelas Ibu Hj. Dewi
Kemudian ia juga menyampaikan saran dan masukannya kepada seluruh Pegawai untuk selalu semangat dan solid dalam bekerja. Ia juga mengingatkan ketika bekerja yang sifatnya kelompok atau bareng-bareng itu jangan sampai kerja one man show atau kerja sendiri-sendiri dalam bekerja tetapi melainkan harus dengan collective college atau bekerjasama.
Proses kerjasama dengan kolaborasi yang saling menguntungkan itu sangat Membangun untuk terwujudnya tujuan bersama. "Dengan collective college proses kerja akan lebih ringan dan mudah untuk dikerjakan. Sehingga akan terhindar dari kesalahan apalagi ketergantungan," tutup Ibu Hj. Dewi.&nbsp;(HS/RED).

Terima Kasih Kepada Kabid Diseminasi Kominfo Kota Serang Yang Telah Purna Tugas

terima-kasih-kepada-kabid-diseminasi-kominfo-kota-serang-yang-telah-purna-tugas

SERANG,- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang menyelenggarakan
acara Diseminasi audit kasus Stunting Tingkat Kota Serang tahun 2022, yang berlangsung di Hotel Wisata Baru, Senin (10/10). Pada kesempatan ini Kadis DP3AKB Kota Serang Anthon Gunawan menyampaikan, berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021,Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, bahwa audit Kasus Stunting merupakan salah satu kegiatan prioritas yang harus dilakukan untuk mendukung Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting.
Anthon menyampaikan, Tujuan kegiatan Stunting tersebut adalah, satu mengidentifikasi terjadinya Stunting pada kelompok sasaran, kedua mengetahui penyebab resiko terjadinya Stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan atau penurunan kasus yang serupa, tiga menganalisis faktor resiko Stunting pada baduta atau balita, empat memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan serta upaya pencegahan yang harus dilakukan.
Pelaksanaan audit Stunting di Kota Serang telah dilaksanakan sejak Kepwal Nomor: 440/Kep.23-DP3AKB/2022 tentang pembentukan tim audit Stunting di Kota Serang.
Ia juga menjelaskan berdasarkan PK21 Jumlah Keluarga resiko Stunting di Kota Serang berjumlah 37.000 orang namun berdasarkan hasil verifikasi jumlah keluarga Stunting di Kota Serang berjumlah 6.803 orang.
"ini hasil dari jumlah sasaran diantaranya ibu hamil, ibu nifas serta baduta dan balita, Namun setelah melaksanakan audit muncul keluarga resiko Stunting sebenarnya, yang tadinya hanya 6.803 menjadi 8.406 orang," jelas Anthon Gunawan
Ia menambahkan Data jumlah sasaran Stunting dan persebaran didapat dari empat sumber aplikasi diantaranya elsimil, dan monitoring serta evaluasi ini berlangsung pada tanggal 10-22 September yang lalu dengan tekhnis terjun langsung kelapangan.
Selanjutnya tim pakar Stunting Kota Serang dr. I Made Arya Subadiasa, Sp.OG, M. Biomed menuturkan dari hasil kajian kertas kerja audit bahwa calon pengantin dari hasil kajian menunjukkan pernikahan yang ideal sesuai dengan kesiapan calon pengantin wanita untuk hamil, di 6 kecamatan di Kota Serang rata-ratanya sebanyak 33 orang atau 66persen dan calon pengantin yang melakukan pernikahan dibawah umur atau terlalu muda sebanyak 15 orang atau 30persen serta calon pengantin yang sudah berumur lebih dari batas usia pernikahan ideal atau terlalu tua sebanyak 2 orang atau 4persen.
"Dari data tersebut data pernikahan dibawah umur ini masih tinggi yang terjadi di Kota Serang sehingga bisa berdampak pada kesehatan dan pertumbuhan calon bayinya yang tidak ideal, atau bisa menyebabkan Stunting"jelas dr. I Made Arya Subadiasa, Sp.OG, M. Biomed
Kemudian selanjutnya Walikota Serang Syafrudin menyampaikan, atas nama Pemkot Serang mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim audit dan tim pakar yang telah mengabarkan keadaan dan jumlah Stunting di Kota Serang. Ia kembali menyampaikan apa yang disampaikan tadi merupakan acuan untuk semua Kepala OPD agar ditindaklanjuti dalam penurunan resiko Stunting ini.
"karena bukan hanya satu dinas akan tetapi semua OPD baik dari para Camat, Lurah serta Kader PPK pun harus ikut serta dalam kegiatan ini dengan bekerjasama dalam penurunan stunting di Kota Serang ini, terlebih ini program dari pusat yang menargetkan tahun 2024 Indonesia harus terbebas dari Stunting," jelas Syafrudin
Stunting ini terjadi bukan hanya semenjak lahir akan tetapi pada proses sebelumnya yaitu pada pranikah atau calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas serta baduta dan balita.
"Jadi proses pranikah bagi calon pengantin itu harus ada penilaian dari kemenag atau dari tokoh agama sekitar Seperti penyuluhan bagaimana menjadi pasangan calon pengantin yang ideal yg nantinya akan mengandung dan melahirkan anak yang ideal juga," sambung Syafrudin. (HS/RED)

Hasil Audit Muncul Keluarga Resiko Stunting Sebanyak 8.406 orang di Kota Serang

hasil-audit-muncul-keluarga-resiko-stunting-sebanyak-8-406-orang-di-kota-serang

Walikota Serang H. Syafrudin didampingi ASDA I Kota Serang Subagyo dan Kepala Diskominfo Kota Serang Arif Rahman Hakim berkesempatan hadir pada acara rapat koordinasi Penjelasan Pencabutan PPKM dan Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kemendagri RI secara daring bertempat di Kantor Diskominfo Kota Serang, Senin (01/01). Rakor ini dilaksanakan atas dasar arahan Presiden RI dan Instruksi Kemendagri (Inmendagri) No. 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi. Pada kesempatan tersebut, Walikota Serang H. Syafrudin mengatakan dengan adanya kebijakan pencabutan PPKM menandakan menurunnya intervensi pemerintah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menghadapi COVID-19. "Jadi dalam arti pemerintah bukan tidak bertanggung jawab akan tetapi memang diharuskan partisipasi masyarakat yang ditingkatkan, kemudian status bencana nasional dan bencana kesehatan masih tetap tidak ditarik, menunggu WHO jadi yang ditekankan oleh pemerintah ini pada hari ini daya tahan tubuh masyarakat atau imun dianggap sudah kuat dan sudah memenuhi standar untuk dicabut" Ucapnya. Lebih lanjut, Syafrudin menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Serang tetap menyediakan stok obat dan bansos serta tim medis meskipun adanya kebijakan pencabutan PPKM oleh pemerintah pusat. "Kemudian peran kepala daerah ini terus melakukan pengawasan terhadap COVID-19, prokes masih terus berlaku, jadi izin keramaian dan sebagainya masih diberlakukan" Ucapnya. "Kepala daerah tetap mengadakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan di masyarakat" Ucapnya. Adapun kaitannya dengan pengendalian inflasi, Syafrudin mengatakan operasi pasar murah terus berjalan dan tetap menyediakan dana cadangan sebesar 2% untuk mengendalikan inflasi di Kota Serang. Ia pun menyampaikan Kota Serang menjadi kota tertinggi se-Indonesia dalam hal realisasi belanja. "Realisasi belanja kita terbesar se-indonesia, nomor satu se-Indonesia, ada diangka 93,99% belanja daerah, adapun pendapatan kita diangka 95,39% jadi kita tertinggi di indonesia" Ucapnya. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Wetipo mengatakan kaitannya dengan pencabutan PPKM bukan sebagai pernyataan bahwa COVID-19 di dunia telah selesai. Jhon Wempi tetap menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk terus bersinergi dan juga menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi tahap 3. "Mengingatkan kepada masyarakat terhadap resiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan kepala daerah terus bersinergi bersama tni, polri, kejaksaan di masa transisi endemi," Ucapnya.

Rakor Pencabutan PPKM dan Pengendalian Inflasi, Izin Keramaian Masih Diberlakukan

Banner Diskominfo

aplikasi diskominfo

Berita terkini

Monitoring dan Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

Penguat Dalam Sinergi : Loyalitas dan Solidaritas

Tahun Depan, Pemerintah Fokus ke Infrastruktur

Terima Kasih Kepada Kabid Diseminasi Kominfo Kota Serang Yang Telah Purna Tugas

Infografis Diskominfo Kota Serang

sosial media

Instagram: @diskominfokotaserang

Podcast

Peta

Pengunjung