KOTA SERANG &ndash; Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, Senin (6/4/2026). Forum ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih berkualitas, merata, dan berkeadilan.
Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan.
Mengusung tema &ldquo;Pembangunan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat&rdquo;.
Dalam sambutannya, Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menegaskan bahwa arah pembangunan 2027 akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis.
&ldquo;Fokus utama diarahkan pada reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan hidup,&rdquo; ujarnya di Unbaja Convention Hall.
Ia juga menekankan komitmen Pemkot Serang dalam mendukung program prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, akses pendidikan, hingga penguatan pertumbuhan ekonomi.
&ldquo;Berbagai program unggulan seperti Serang Digital, Serang Sehat, Serang Cerdas, hingga Serang Bebas Banjir akan terus kami perkuat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; tambahnya.
Budi berharap Musrenbang ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif berkontribusi, termasuk melalui masukan dari Musrenbang tingkat kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD.
&ldquo;Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, kita optimistis mampu mewujudkan Kota Serang yang lebih maju, tertata, dan berdaya saing,&rdquo; tegasnya.
Sementara itu, laporan panitia yang disampaikan Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Lily Mushlihat, menegaskan bahwa perencanaan tahun ini mengedepankan pendekatan berbasis riset dan inovasi.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menyusun program prioritas yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
&ldquo;Musrenbang ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam mencapai target pembangunan nasional,&rdquo; ujarnya.
Ia menambahkan, Musrenbang RKPD 2027 diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang tidak hanya responsif, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara produktif.
Menuju Serang yang Lebih Maju Dengan terselenggaranya Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Kota Serang optimistis dapat menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, efektif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
"Forum ini menjadi titik awal penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya visioner, tetapi juga implementatif&mdash;membawa Kota Serang menuju masa depan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,"tuturnya

berita_layanan_publik

Berita Layanan Publik

Musrenbang RKPD 2027 Kota Serang Resmi Dibuka, Arahkan Pembangunan Lebih Berkualitas dan Inklusif

Super Admin

musrenbang-rkpd-2027-kota-serang-resmi-dibuka-arahkan-pembangunan-lebih-berkualitas-dan-inklusif

KOTA SERANG &ndash; Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, menghadiri pelantikan Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus) Gerakan Pramuka Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten periode 2025&ndash;2027, Senin (6/4/2026).
Dalam sambutannya, Agis menegaskan bahwa anggota dan alumni Pramuka memiliki peran penting sebagai motor penggerak perubahan di tengah masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai yang diajarkan dalam kepramukaan harus mampu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga mendorong agar para anggota Pramuka terus aktif berkontribusi, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat luas. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, Pramuka diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan perubahan positif.
Pelantikan Mabigus ini menjadi momentum untuk memperkuat peran Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda, khususnya di lingkungan UIN SMH Banten. Selain itu, diharapkan kepengurusan yang baru dapat menjalankan program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Untuk itu, lanjut Agis, anggota dan pengurus Pramuka harus terampil pada segala bidang dan mahir dalam memanfaatkan kemajuan teknologi demi kepentingan masyarakat luas.
Pantauan dilokasi pelantikan, para pengurus yang baru dilantik terlihat saling bergandengan, mencerminkan kekuatan kedepan untuk saling menguatkan dan bahu membahu antara satu dan lainnya.
Merka juga diminta untuk membacakan sumpah Tri Satya Pramuka, dan ikrar kesetiaan terhadap masyarakat.&nbsp;
Menurut Agis, Pramuka adalah sebuah wadah yang memiliki ikatan yang sengat kuat antara anggotanya.
"Terlihat, baik muda ataupun usia, semuanya tetap dipanggil kaka. bukti anggota Pramuka tidak memandang lapisan," katanya.
Lebih jauh Agis m njelaskan, Pramuka memiliki peran strategis bagi kemajuan bangsa dan daerah, hal ini sejalan dengan visi misi Pemkot Serang dalam memajukan Kota Serang dari segala bidang.
Agis juga berpesan, kepada para alumni Pramuka untuk aktif dikehidupanbermasyarakat, melalui cara-cara implementasi ilmu yang diperoleh saat berorganisasi.(DK)

Wakil Wali Kota Serang Hadiri Pelantikan Mabigus UIN SMH Banten, Agis: Pramuka Harus Jadi Motor Perubahan

wakil-wali-kota-serang-hadiri-pelantikan-mabigus-uin-smh-banten-agis-pramuka-harus-jadi-motor-perubahan

Kota Serang,- Setelah melaksanakan Apel Pagi, Wali Kota Serang Budi Rustandi musnahkan 2829 botol miras dan 2 drum tuak, bertempat di Alun-alun Barat Kota Serang, Senin (6/4).
Pemusnahan ini merupakan hasil operasi yustisi Satpol PP Kota Serang periode januari hingga maret 2026.
&ldquo;Ini merupakan komitmen penegakan praturan Perda dan menjaga ketertiban masyarakat, dan ini hasil operasi yustisi Satpol PP Kota Serang di tempat hiburan malam, warung jamu, gudang miras dan tempat lainnya, periode januari hingga maret 2026,&rdquo; Ucap Wali Kota Serang Budi Rustandi.
Budi Rustandi mengatakan, Pemerintah Kota Serang ingin memastikan masyarakat atau pemuda Kota Serang terhindar dari minuman keras.
&ldquo;Saya pastikan langkah Pemerintah Kota Serang ini sebuah penyelamatan generasi muda tidak terjerumus hal-hal negatif yang disebabkan oleh minuman keras,&rdquo; Ujarnya.
Selanjutnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Heri Hadi mengatakan, temuan miras ini merupakan periode januari hingga maret 2026, dan memberikan perhatian khusus terhadap minuman tuak.
&ldquo;Minuman ini sangat berbahaya, biasanya merupakan oplosan,&rdquo; Ucapnya.
Heri Hadi juga menambahakan bahwa, pemusnahan tuak harus segera dimusnahkan karena baunya yang sangat menyengat dan beresiko meledak jika di simpan terlalu lama.

Wali Kota Serang Musnahkan Ribuan Botol Miras.

wali-kota-serang-musnahkan-ribuan-botol-miras

KOTA SERANG &mdash; Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap hari Jumat. Kebijakan ini dijadwalkan efektif mulai pekan kedua April 2026, sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, menyampaikan bahwa penerapan WFH tidak langsung dilakukan pada Jumat pertama April karena bertepatan dengan hari libur. Oleh karena itu, implementasi baru akan dimulai pada Jumat berikutnya.
&ldquo;Edaran resmi sedang disiapkan. Untuk Kota Serang, WFH akan mulai diberlakukan pada Jumat pekan kedua April,&rdquo; ujarnya saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang, Rabu (1/4/2026).
Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku secara menyeluruh. Sejumlah OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik tetap beroperasi normal. Misalnya, layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dipastikan tetap berjalan.
&ldquo;Tidak semua OPD WFH. Pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Di Setda pun sekitar 50 persen pegawai tetap masuk kantor,&rdquo; jelas Nanang.
Selain itu, program kebersihan lingkungan yang rutin dilakukan setiap Jumat melalui kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) akan disesuaikan. Pemkot mempertimbangkan pengalihan kegiatan tersebut ke hari Kamis atau skema lain tanpa mengurangi esensi program.
&ldquo;Kegiatan kebersihan tetap berjalan, hanya waktunya yang akan disesuaikan. Bisa jadi Kamis Bersih (misih) atau alternatif lainnya,&rdquo; tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pusat tersebut. Ia menyebutkan bahwa beberapa OPD akan menerapkan sistem on-call, di mana pegawai tetap siap bekerja dari rumah dan merespons kebutuhan pekerjaan sewaktu-waktu.
&ldquo;Kelurahan, kecamatan, dan layanan langsung ke masyarakat tetap berjalan normal. Namun untuk OPD tertentu, akan ada sistem on-call agar fleksibel tapi tetap produktif,&rdquo; ujarnya.
Dikatakan Budi kebijakan ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja ASN, tetapi juga memberikan ruang fleksibilitas tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.&nbsp;
"Dengan penyesuaian yang tepat, Pemkot Serang optimistis keseimbangan antara produktivitas dan pelayanan masyarakat dapat tetap terjaga," pungkasnya

berita_pemerintahan

Berita Pemerintahan

Pemkot Serang Terapkan WFH bagi ASN Setiap Jumat Mulai Pekan Kedua April

pemkot-serang-terapkan-wfh-bagi-asn-setiap-jumat-mulai-pekan-kedua-april

KOTA SERANG &ndash; Pemerintah Kota Serang terus melakukan pembenahan birokrasi guna meningkatkan efektivitas kinerja aparatur. Hal ini ditegaskan Wali Kota Serang, Budi Rustandi, usai melaksanakan monitoring kewilayahan di Kantor Kelurahan Kagungan, Rabu (1/4/2026).
Dalam keterangannya, Budi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan serta penyesuaian pengisian jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan agar setiap posisi diisi oleh sumber daya manusia yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta kompetensi yang dimiliki.
&ldquo;Pengisian jabatan OPD yang kosong akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi. Saat ini kami fokus memperbaiki sistem administrasi birokrasi terlebih dahulu,&rdquo; ujarnya.
Menurut Budi, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang keahlian menjadi salah satu persoalan yang tengah dibenahi. Ia mencontohkan, tenaga kesehatan tidak seharusnya menduduki jabatan struktural yang tidak relevan, begitu juga dengan bidang teknis yang memerlukan keahlian khusus.
Pembenahan ini, lanjutnya, bertujuan untuk menciptakan linearitas antara jabatan dan kemampuan, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan optimal.
&ldquo;Kami perbaiki satu per satu, terutama dari sisi SDM. Ini proses yang tidak mudah karena merupakan akumulasi dari kondisi sebelumnya, tetapi harus dilakukan agar sistem bisa berjalan selaras,&rdquo; jelasnya.
Selain penataan jabatan, lanjut Budi bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga tengah melakukan pendataan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai tidak disiplin dalam menjalankan tugas.
Langkah tegas ini diambil untuk meningkatkan produktivitas kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Serang. Budi menegaskan, pihaknya tidak ingin anggaran daerah digunakan untuk membayar pegawai yang tidak bekerja secara optimal.
&ldquo;Saat ini sedang didata. Kami tidak ingin ada ASN yang hanya menerima gaji tanpa menjalankan tugasnya,&rdquo; tegasnya.
Kebijakan ini juga berlaku bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu. Budi memastikan, sanksi tegas akan diberikan kepada pegawai yang terbukti tidak menjalankan tugas dan fungsinya.
&ldquo;Kalau hanya tercatat sebagai nama tanpa kinerja, akan kami tindak tegas. BKPSDM sudah mulai bergerak,&rdquo; tandasnya.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Serang berharap tercipta birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. ASN pun diharapkan menjadikan momentum ini sebagai perhatian serius untuk meningkatkan disiplin, integritas, dan kinerja.

Pemkot Serang Perkuat Reformasi Birokrasi, ASN Diminta Tingkatkan Kinerja dan Disiplin

pemkot-serang-perkuat-reformasi-birokrasi-asn-diminta-tingkatkan-kinerja-dan-disiplin

KOTA SERANG &ndash; Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang membuka layanan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kebijakan ini ditujukan untuk membantu warga yang sebelumnya dinonaktifkan dari program jaminan kesehatan karena dianggap sudah mampu, namun kondisi riilnya masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Kota Serang, M. Ibra Gholibi, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Langkah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan tetap dapat dirasakan oleh warga yang berhak.
Menurut Ibra, proses reaktivasi ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melengkapi sejumlah persyaratan administratif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
&ldquo;Reaktivasi bisa diajukan melalui Dinsos Kota Serang untuk selanjutnya kami ajukan ke pusat agar kepesertaannya bisa diaktifkan kembali,&rdquo; ujar Ibra.
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga antara lain membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit. Seluruh dokumen tersebut menjadi dasar verifikasi sebelum diajukan.
Ibra menegaskan bahwa warga yang merasa masih layak menerima bantuan diminta untuk segera mengajukan reaktivasi. Pasalnya, pemerintah memberikan batas waktu yang cukup terbatas untuk proses tersebut.
Ia menjelaskan, Kota Serang hanya diberikan tenggat waktu selama tiga bulan untuk mengajukan kembali kepesertaan warga yang sebelumnya dinonaktifkan. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak diajukan, maka kuota kepesertaan akan dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
&ldquo;Pengajuan harus dilakukan secepatnya, karena ada batas waktu. Jika terlewat, maka kepesertaan tersebut akan digantikan oleh warga lain,&rdquo; jelasnya.
Dengan dibukanya layanan reaktivasi ini, Dinsos Kota Serang berharap masyarakat kurang mampu dapat kembali memperoleh akses layanan kesehatan secara layak melalui BPJS Kesehatan. Pemerintah juga terus mendorong agar data penerima bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi warga yang berhak namun justru tidak tercover dalam program jaminan kesehatan nasional.DK

Simak Syarat dan Cara Pengajuan Reaktivasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Serang yang Dinonaktifkan

Banner Diskominfo

aplikasi diskominfo

Berita terkini

Musrenbang RKPD 2027 Kota Serang Resmi Dibuka, Arahkan Pembangunan Lebih Berkualitas dan Inklusif

Wakil Wali Kota Serang Hadiri Pelantikan Mabigus UIN SMH Banten, Agis: Pramuka Harus Jadi Motor Perubahan

Wali Kota Serang Musnahkan Ribuan Botol Miras.

Pemkot Serang Terapkan WFH bagi ASN Setiap Jumat Mulai Pekan Kedua April

Infografis Diskominfo Kota Serang

sosial media

Instagram: @diskominfokotaserang

Podcast

Peta

Pengunjung