Kota Serang,- Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026 merupakan lanjutan dari SPBE berdasarkan regulasi Perpres 12/2025 RPJMN 2025-2029 tentang perubahan instrumen evaluasi SPBE menjadi Pemdi sejak tahun 2026.
Pemdi sendiri Fokus pada hasil (outcome), kemudahan akses warga, dan dampak riil pelayanan publik dan melibatkan seluruh pemilik layanan, instansi teknis, dan mitra pengguna aktif.
Jika sebelumnya SPBE memiliki 45 indikator yang terbagi ke dalam 4 domain dan 5 aspek, kini evaluasi dikerucutkan menjadi 20 indikator yang terbagi ke dalam 7 aspek, Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang E-Goverment Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Siti Rohimah saat memberikan arahan teknis terkait pengisian indikator evaluasi kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertempat di Co Work Space Diskominfo Kota Serang, Selasa (28/7).
"Kalau dulu pada SPBE, kita bisa membuat evidence dalam satu tempat gabungan sehingga nilainya bervariatif tergantung seberapa banyak dan lengkap data yang kita berikan. Namun untuk yang sekarang, mekanismenya berbeda. Sudah ada ketentuan bobot tiap indikator dan aspek, serta kuantitas data dukung yang dibutuhkan," Ucapnya.
Siti Rohimah juga menegaskan, pengisian data dukung saat ini tidak bisa dilakukan secara acak atau melompati tingkat kematangan (maturity level), Pengisian harus dilakukan secara sistematis dan berurutan dari tingkat paling dasar.
"Kita tidak bisa loncat mengisi evidence yang kita punya saja, Pengisian harus dilakukan secara berurutan, Apabila pada tingkat kematangan dasar atau bawah evidence-nya belum terpenuhi, maka penilaian akan tertahan di angka satu, meskipun evidence di tingkat atasnya sudah lengkap. Karena itu, penting bagi kita untuk melengkapi data dari bawah secara bertahap," tegasnya.
Dengan perubahan yang terjadi dan Mengingat kompleksnya proses pengisian, Siti Rohmah menyampaikan bahwa pengisian mandiri selanjutnya akan diserahkan kepada masing-masing OPD.
"Karena kemungkinan tidak akan selesai dalam satu hari ini, kita fokus pada pemahaman teknisnya terlebih dahulu, Nantinya pengisian akan dilakukan oleh masing-masing OPD secara mandiri, Saya mohon kepada setiap OPD untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan beserta narasi penjelasnya dengan cermat," tambahnya.
Mengingat Rencana Aksi Nasional Pemda digital belum disahkan secara menyeluruh, dokumen perencanaan daerah seperti Arsitektur Pemda, RPJMD, serta dokumen perencanaan di Bapperida akan menjadi data dukung utama yang diunggah secara berjenjang.
Red//HS

berita_kota_serang

Berita Kota Serang

Perkuat Transformasi Digital, Diskominfo Kota Serang Melaksanakan Rakor Pemdi 2026

Super Admin

perkuat-transformasi-digital-diskominfo-kota-serang-melaksanakan-rakor-pemdi-2026

KOTA SERANG &ndash; Transformasi digital pemerintahan di Indonesia memasuki babak baru. Mulai tahun 2026, pemerintah resmi mengubah sistem evaluasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2026.
Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama, tetapi menjadi titik balik paradigma pelayanan publik. Jika sebelumnya keberhasilan pemerintah lebih banyak diukur dari jumlah aplikasi, regulasi, dan tingkat kematangan sistem, kini fokus beralih pada satu hal yang paling penting: kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Semangat transformasi itu menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Digital Kota Serang yang digelar Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Co-Work Space (CWS) Diskominfo Kota Serang, Selasa (28/7/2026).
Kepala Diskominfo Kota Serang, Tri Ningsih, membuka kegiatan tersebut didampingi Kepala Bidang Layanan E-Government, Siti Rohimah.
Dalam sambutannya, Tri Ningsih menegaskan bahwa Pemerintah Digital membawa perubahan besar dalam cara pemerintah membangun pelayanan publik.
"Jika selama ini evaluasi SPBE lebih menitikberatkan pada kebijakan, tata kelola, dan tingkat kematangan sistem, maka Pemerintah Digital hadir dengan fokus baru, yakni bagaimana layanan digital benar-benar diterapkan, terintegrasi, memberikan manfaat nyata, dan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat," ujarnya.
Ia menyebut transformasi tersebut sebagai perubahan dari "Siap Digital Menjadi Bermanfaat Digital."
Menurutnya, keberhasilan pemerintah kini tidak lagi ditentukan oleh banyaknya aplikasi yang dimiliki, melainkan seberapa mudah masyarakat memperoleh layanan yang cepat, aman, terintegrasi, dan berkualitas.
"Melalui Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, pemerintah ingin memastikan transformasi digital benar-benar menghasilkan dampak nyata, mempercepat pelayanan publik, mengurangi birokrasi, dan mendukung target pembangunan nasional dalam RPJMN 2025&ndash;2029," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Layanan E-Government Diskominfo Kota Serang, Siti Rohimah, menjelaskan bahwa instrumen evaluasi juga mengalami penyederhanaan secara signifikan.
Jika sebelumnya evaluasi SPBE menggunakan 47 indikator, kini Pemerintah Digital hanya menggunakan 20 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh aspek utama, meliputi tata kelola dan manajemen, penyelenggara, data, keamanan pemerintah digital, teknologi, keterpaduan layanan digital, hingga kepuasan pengguna.
Menariknya, kepuasan pengguna layanan digital memperoleh bobot penilaian tertinggi, yakni 25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah kini menjadi indikator utama keberhasilan transformasi digital.
"Evaluasi Pemerintah Digital tidak hanya menilai teknologi, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah membangun kolaborasi lintas perangkat daerah," ungkapnya.
Ia menambahkan, indikator penilaian mencakup tata kelola pemerintah digital, pengembangan SDM digital, kolaborasi antarperangkat daerah, tata kelola data, informasi geospasial, statistik sektoral, pelindungan data pribadi, audit keamanan, keamanan siber, kriptografi, penanganan insiden siber, aplikasi dan infrastruktur digital, integrasi proses bisnis, interoperabilitas data, portal layanan digital, fasilitas dukungan pengguna, hingga kepuasan masyarakat.
Dengan pendekatan baru tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi layanan digital yang berjalan sendiri-sendiri. Seluruh sistem diarahkan saling terhubung sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih sederhana, cepat, dan efisien.
Untuk memastikan implementasinya berjalan optimal, setiap pemerintah daerah diwajibkan membentuk Tim Koordinasi Pemerintah Digital yang dipimpin Sekretaris Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Tim tersebut bertugas mengoordinasikan penerapan Pemerintah Digital, mengintegrasikan seluruh perangkat daerah, sekaligus mengawal proses evaluasi.
Selain itu, Sekretaris Daerah juga membentuk Tim Asesor Internal yang bertanggung jawab mengumpulkan bukti dukung, melaksanakan penilaian mandiri, menginput data ke aplikasi evaluasi, mengikuti proses wawancara dan visitasi, serta memastikan seluruh data yang disampaikan akurat dan berkualitas.
Rangkaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 dimulai dengan sosialisasi pada 25&ndash;26 Juni 2026, dilanjutkan penilaian mandiri pada 29 Juni&ndash;7 Agustus 2026.
Tahapan berikutnya meliputi penilaian dokumen pada 14 Agustus&ndash;11 September 2026, wawancara pada 21&ndash;30 September 2026, dan ditutup dengan visitasi pada 1&ndash;30 Oktober 2026.
"Tahapan ini menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas layanan digital," ujarnya.
Transformasi menuju Pemerintah Digital tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari regulasi yang kompleks, peningkatan literasi digital ASN, integrasi data yang belum sepenuhnya optimal, hingga ancaman keamanan siber dan pesatnya perkembangan teknologi.
Namun di balik tantangan tersebut, terbuka peluang besar untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Digital diarahkan untuk menghadirkan layanan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memperkuat integrasi lintas aplikasi, mendorong berbagi pakai data, meningkatkan keamanan siber, melindungi data pribadi, membangun digital trust, serta menghadirkan pengambilan keputusan berbasis data.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan transformasi digital tidak lagi diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Transformasi menuju Pemerintah Digital merupakan langkah strategis untuk menghadirkan birokrasi yang semakin efektif, responsif, dan terpercaya. Keberhasilan implementasinya memerlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar layanan publik benar-benar memberikan kemudahan, keamanan, dan nilai tambah bagi seluruh masyarakat," pungkasnya.
Red//HS

berita_layanan_publik

Berita Layanan Publik

Pemerintah Digital 2026 Dimulai: Kepuasan Masyarakat Kini Jadi Tolok Ukur Utama Pelayanan Publik

pemerintah-digital-2026-dimulai-kepuasan-masyarakat-kini-jadi-tolok-ukur-utama-pelayanan-publik

KOTA SERANG &ndash; Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu wujud nyata sinergi tersebut hadir melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Agung Perkasa Land yang membiayai perbaikan jalan di kawasan jembatan Tol Jakarta&ndash;Serang, Kecamatan Walantaka.
Perbaikan jalan sepanjang sekitar 200 meter dengan lebar 5 meter atau seluas kurang lebih 1.100 meter persegi itu dikerjakan menggunakan dana CSR perusahaan senilai hampir Rp500 juta. Infrastruktur yang sebelumnya mengalami kerusakan kini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran mobilitas warga.
Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menilai kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi solusi strategis dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
"Alhamdulillah, pembangunan jalan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Serang dengan PT Agung Perkasa Land melalui program CSR. Semoga memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Walantaka dan Kota Serang," ujar Budi, saat diwawancarai di lokasi, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha tidak hanya membantu menghadirkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga menjadi contoh nyata bahwa pembangunan kota merupakan tanggung jawab bersama.
Budi pun mengajak perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Kota Serang untuk turut berkontribusi melalui program CSR yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
"Kolaborasi seperti ini harus terus kita dorong. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan dunia usaha, pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tegasnya.
Tak hanya di sektor infrastruktur, Pemkot Serang juga tengah memperluas pola kerja sama CSR ke bidang pendidikan. Saat ini, pemerintah sedang menjajaki kolaborasi dengan PT LinkNet Tbk guna mendukung pembangunan ruang kelas baru serta ruang guru di sejumlah sekolah yang membutuhkan tambahan fasilitas.
Sementara itu, Direktur PT Agung Perkasa Land, Joshua Esbert Herwanto, mengatakan pembangunan jalan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung kemajuan Kota Serang sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Kami sebagai pelaku usaha di Kota Serang ingin berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Harapannya, semangat kolaborasi ini dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya," ujar Joshua.
Dengan semakin banyaknya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, Pemkot Serang optimistis pembangunan infrastruktur maupun fasilitas publik dapat berlangsung lebih cepat, merata, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Red//HS

Jalan Rusak di Walantaka Diperbaiki Lewat CSR, Pemkot Serang Ajak Dunia Usaha Ikut Bangun Kota

jalan-rusak-di-walantaka-diperbaiki-lewat-csr-pemkot-serang-ajak-dunia-usaha-ikut-bangun-kota

KOTA SERANG &ndash; Pemerintah Kota (Pemkot) Serang kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan 29 pejabat hasil manajemen talenta. Pelantikan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi sekaligus mempercepat realisasi visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang.
Nanang menjelaskan, pelantikan tersebut dilaksanakan atas mandat dari Wali Kota Serang. Meski kewenangan pelantikan berada di tangan kepala daerah, dirinya diberi amanah untuk memimpin prosesi tersebut.
"Hari ini ada 29 jabatan yang dilantik, terdiri atas dua Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kemudian 26 jabatan administrator dan satu jabatan fungsional," ujar Nanang saat ditemui di Aula Lt. 1 Setda Kota Serang, Senin (27/7/2026).
Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah dan kepercayaan dari pimpinan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, setiap jabatan memiliki batas waktu dan dapat dicabut apabila pejabat yang bersangkutan tidak mampu menjaga disiplin maupun melanggar norma yang berlaku.
"Jabatan ini tidak akan selamanya. Sewaktu-waktu bisa berakhir sesuai ketentuan, bahkan bisa dinonaktifkan apabila melakukan pelanggaran disiplin atau tindakan yang tidak sesuai aturan," tegasnya.
Nanang juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk fokus menuntaskan program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia berharap setiap perangkat daerah mampu menghadirkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kita ingin setiap kegiatan yang disusun berdampak langsung bagi warga Kota Serang. Anggaran kita memang terbatas, tetapi dengan perencanaan yang tepat, sekecil apa pun anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, Sekda mengingatkan pentingnya menjaga etika sebagai aparatur sipil negara (ASN), termasuk dalam penggunaan media sosial.
Ia mengimbau para pejabat agar bijak dalam berperilaku dan tidak membuat konten maupun pernyataan yang berpotensi melukai perasaan masyarakat atau mencoreng citra pemerintah daerah.
"Jaga etika sebagai ASN, terutama di media sosial. Jangan sampai perilaku kita justru menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat," ujarnya.
Nanang juga menekankan pentingnya budaya kerja cepat dan adaptif. Menurutnya, seluruh birokrasi harus mampu mengikuti gaya kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang yang menginginkan pelayanan publik bergerak cepat dan tuntas.
"Kita harus gerak cepat, adaptif, dan mampu mengimbangi leadership Pak Wali Kota dan Pak Wakil yang menginginkan setiap persoalan diselesaikan secara cepat dan efektif," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Murni, memastikan seluruh pelantikan merupakan hasil manajemen talenta yang telah melalui proses penilaian serta mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Pelantikan ini merupakan hasil manajemen talenta dan sudah melalui proses di komite talenta serta konsultasi dengan BKN. Semua penempatan juga telah disesuaikan dengan kompetensi masing-masing," jelas Murni.
Ia menyebutkan, seluruh jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator kini telah terisi. Selanjutnya, Pemkot Serang akan memfokuskan pengisian jabatan pengawas yang masih kosong setelah memperoleh rekomendasi dari BKN.
"Pasti akan ada pelantikan berikutnya karena masih ada jabatan pengawas yang harus diisi. Saat ini prosesnya masih di BKN dan kami tinggal menunggu rekomendasi. Begitu turun, pengisian jabatan akan segera dilakukan," ujarnya.
Murni juga mengungkapkan, dari total pejabat yang dilantik terdapat sekitar enam orang yang memperoleh promosi jabatan. Namun, jumlah tersebut masih akan diverifikasi kembali sebelum diumumkan secara resmi.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penyegaran birokrasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik demi percepatan pembangunan di Kota Serang.
Red//HS

berita_pemerintahan

Berita Pemerintahan

29 Pejabat Pemkot Serang Dilantik, Sekda: Jabatan adalah Amanah, Gerak Cepat Wujudkan Visi-Misi Wali Kota

29-pejabat-pemkot-serang-dilantik-sekda-jabatan-adalah-amanah-gerak-cepat-wujudkan-visi-misi-wali-kota

KOTA SERANG &ndash; Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terus mempercepat langkah mewujudkan seluruh kelurahan berstatus Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada 2027. Upaya tersebut ditempuh melalui kolaborasi dengan lembaga filantropi, dunia usaha, serta dukungan lintas perangkat daerah sebagai bagian dari Program Serang Sehat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Deklarasi Pilar 1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Stop BABS di Kelurahan Warung Jaud, Kecamatan Kasemen, Jumat (24/7/2026).
Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, percepatan penanganan sanitasi menjadi salah satu program strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Menurutnya, sinergi dengan berbagai mitra memungkinkan program berjalan lebih cepat tanpa membebani APBD pada tahap awal.
"Alhamdulillah ini semua tanpa APBD, ini kolaborasi antara kita dengan Dompet Dhuafa. Mudah-mudahan program kesehatan ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi bagian dari Program Serang Sehat yang strategis," ujar Budi.
Ia menegaskan, Pemkot Serang akan terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak agar wilayah yang masih memiliki praktik BABS dapat segera memperoleh intervensi.
"Percepatan ini bagian dari kolaborasi kami dengan Dompet Dhuafa. Tanpa APBD," katanya.
Budi menambahkan, kebutuhan yang belum dapat dipenuhi melalui dukungan mitra akan diakomodasi dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
"Sisanya nanti kita bisa pakai APBD di tahun 2027. Saya targetnya 2027 selesai. Nanti kita lakukan pembahasan untuk 2027 agar program ini tuntas," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Serang Hari W. Pamungkas menjelaskan, tantangan terbesar masih berada di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Serang.
Di Kecamatan Kasemen, dari 10 kelurahan baru satu kelurahan yang telah berstatus ODF, sehingga masih terdapat sembilan kelurahan yang membutuhkan intervensi. Adapun di Kecamatan Serang, enam dari 12 kelurahan telah bebas BABS, sementara enam kelurahan lainnya masih menjadi prioritas penanganan.
"Sesuai arahan Pak Wali, kami harus menyelesaikan semuanya pada tahun 2027. Kami akan menghitung total kebutuhan dan berkoordinasi dengan para mitra seperti LKC Dompet Dhuafa, CFC Foundation, Alfamart, dan lainnya agar seluruh intervensi dapat selesai tepat waktu," jelas Hari.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 52 dari 67 kelurahan di Kota Serang telah berstatus ODF. Untuk mencapai target seluruh wilayah bebas BABS, pemerintah akan mengintervensi sekitar 3.234 kepala keluarga (KK) yang masih membutuhkan akses sanitasi layak.
Menurut Hari, percepatan program dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga filantropi, seperti Dompet Dhuafa, BWA, Baznas, CFC Foundation, serta dukungan Forum Corporate Social Responsibility (CSR). Lembaga-lembaga tersebut akan membantu penyediaan material dan sarana jamban, sementara kebutuhan lain, seperti biaya tenaga kerja, akan dipenuhi melalui perangkat daerah terkait, termasuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga filantropi, dunia usaha, dan masyarakat, Pemkot Serang optimistis target seluruh kelurahan bebas BABS pada 2027 dapat tercapai. Keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya menghapus praktik buang air besar sembarangan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat, meningkatkan kualitas sanitasi, serta memperkuat kualitas hidup masyarakat Kota Serang secara berkelanjutan.
Red//HS

Pemkot Serang Percepat Target Kota Bebas BABS 2027 Lewat Kolaborasi Filantropi dan Dunia Usaha

pemkot-serang-percepat-target-kota-bebas-babs-2027-lewat-kolaborasi-filantropi-dan-dunia-usaha

KOTA SERANG &ndash; Pemerintah Kota (Pemkot) Serang kembali memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) Badan Usaha Kota Serang, dan PT Agung Perkasa Land, yang berlangsung di Lobby Lantai 2 Kantor Wali Kota Serang, Kamis (23/7/2026).
Melalui kerja sama tersebut, perusahaan akan menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berupa pembangunan infrastruktur jalan di ruas Nambo&ndash;Ampel, Kecamatan Walantaka.
Wali Kota Serang, Budi Rustandi menegaskan, pembangunan jalan melalui skema CSR merupakan bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus mengurangi beban pembiayaan APBD.
"Ini menjadi bagian dari kolaborasi dengan pihak swasta untuk mengurangi beban APBD Kota Serang. Ini bukti bahwa Pemerintah Kota Serang berkomitmen dan bersungguh-sungguh membangun kota, khususnya infrastruktur yang berkeadilan," ujarnya.
Menurutnya, pembangunan di ruas Nambo&ndash;Ampel bukanlah program CSR pertama yang berhasil diwujudkan. Hingga saat ini, Pemkot Serang telah merealisasikan enam titik pembangunan infrastruktur melalui skema CSR.
"Alhamdulillah ini titik yang keenam. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak perusahaan yang ikut berkontribusi membangun Kota Serang," katanya.
Wali Kota menjelaskan, penentuan lokasi pembangunan dilakukan berdasarkan keberadaan perusahaan di wilayah tersebut sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat sekitar.
"Setiap ada pihak swasta yang beroperasi di suatu wilayah, kami dorong untuk membantu pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi usahanya. Ini bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Serang, Iwan Sunardi, mengungkapkan bahwa pembangunan akan dilakukan pada ruas Jalan Nambo&ndash;Ampel dengan panjang sekitar 253 meter dan lebar 6 meter.
Ia mengatakan kondisi jalan tersebut memang sudah membutuhkan penanganan, namun selama ini belum dapat dilakukan karena berada di area yang berdekatan dengan jembatan penyeberangan tol sehingga memerlukan penanganan teknis khusus.
"Di lokasi tersebut memang sudah membutuhkan pembangunan. Karena posisinya bersentuhan langsung dengan jembatan yang melintasi tol, maka penanganannya dilakukan dengan kombinasi betonisasi dan hotmix," jelas Iwan.
Menurutnya, bagian jalan di atas jembatan tidak memungkinkan menggunakan beton karena berpotensi menimbulkan patahan konstruksi. Oleh sebab itu, pada segmen tersebut akan digunakan lapisan hotmix, sedangkan ruas lainnya dibangun dengan betonisasi.
Pelaksanaan pembangunan sepenuhnya akan dikerjakan oleh pihak swasta sebagai bagian dari komitmen CSR perusahaan. Adapun DPUPR Kota Serang berperan melakukan kajian teknis, pendampingan, serta pengawasan agar pekerjaan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.
"Pelaksanaannya sedang berjalan. Kami melakukan kajian teknis, pendampingan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan pihak swasta," pungkasnya.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi contoh sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Selain memperbaiki akses jalan bagi masyarakat, skema CSR juga membuka peluang lebih luas bagi perusahaan untuk berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh warga Kota Serang.
Red//HS

Kolaborasi Pemkot Serang dan Swasta Kian Nyata, Jalan Nambo–Ampel Dibeton Lewat Program CSR

Banner Diskominfo

aplikasi diskominfo

Berita terkini

Perkuat Transformasi Digital, Diskominfo Kota Serang Melaksanakan Rakor Pemdi 2026

Pemerintah Digital 2026 Dimulai: Kepuasan Masyarakat Kini Jadi Tolok Ukur Utama Pelayanan Publik

Jalan Rusak di Walantaka Diperbaiki Lewat CSR, Pemkot Serang Ajak Dunia Usaha Ikut Bangun Kota

29 Pejabat Pemkot Serang Dilantik, Sekda: Jabatan adalah Amanah, Gerak Cepat Wujudkan Visi-Misi Wali Kota

Infografis Diskominfo Kota Serang

sosial media

Instagram: @diskominfokotaserang

Podcast

Peta

Pengunjung